oleh

PKS: BUMN Pertambangan Termarjinalkan, RUU Minerba Harus Jelas

HARIANNKRI.COMWakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta RUU Minerba yang disusun pemerintah, secara jelas mencantumkan kebijakan yang menguatkan keberadaan BUMN sektor Pertambangan. Ia merasa prihatin dengan kondisi BUMN di sektor tersebut kian termarjinalisasi.

Mulyanto menilai, saat ini kontribusi BUMN pertambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi badan usaha swasta. Pemerintah harus mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan dengan memberikan kebijakan yang secara jelas memberikan penguatan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi BUMN sektor tersebut.

Saat ini RUU Minerba baru mulai akan dibahas di DPR RI. Anggota Komisi VII ini menekankan bahwa kebijakan penguatan BUMN pertambangan penting untuk dicantumkan secara jelas

Baca Juga :  Pimpinan DPR Siap Tindaklanjuti Usulan Hak Angket Jiwasraya Dari PD dan PKS

“Karenanya, Pemerintah perlu membina dan mendorong peran dan kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini,” tegas Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Rabu (12/2/2020).

Baleg DPR RI ini menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara. Mulyanto menilai rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan oleh rendahnya kinerja investasi yang dialokasikan.

Dalam RDP itu Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan bahwa anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya sebesar USD 194 juta. Nilai ini sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional.  Realisasi dari alokasi anggaran itu menurut Mulyanto terbilang rendah, karena hanya 23 persen dari target.

Baca Juga :  Serba Terpaksa, Sebuah Opini Sri Bintang Pamungkas

“Angka-angkanya masih sangat kecil. Saya melihat Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian pada BUMN pertambangan ini jika kelak ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional. Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” tegas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga