PKS: BUMN Pertambangan Termarjinalkan, RUU Minerba Harus Jelas

PKS: Setop Wacana Kenaikan BPJS, Dimana Nurani Pemerintah?
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto

HARIANNKRI.COMWakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta RUU Minerba yang disusun pemerintah, secara jelas mencantumkan kebijakan yang menguatkan keberadaan BUMN sektor Pertambangan. Ia merasa prihatin dengan kondisi BUMN di sektor tersebut kian termarjinalisasi.

Mulyanto menilai, saat ini kontribusi BUMN pertambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi badan usaha swasta. Pemerintah harus mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan dengan memberikan kebijakan yang secara jelas memberikan penguatan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi BUMN sektor tersebut.

Saat ini RUU Minerba baru mulai akan dibahas di DPR RI. Anggota Komisi VII ini menekankan bahwa kebijakan penguatan BUMN pertambangan penting untuk dicantumkan secara jelas

610X200 HUT Kapuas

“Karenanya, Pemerintah perlu membina dan mendorong peran dan kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini,” tegas Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Rabu (12/2/2020).

700 Covid Hariannkri

Baleg DPR RI ini menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara. Mulyanto menilai rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan oleh rendahnya kinerja investasi yang dialokasikan.

Baca Juga :  Polisi Pantau Aktifitas Nikita Mirzani Usai Sandang Status Tersangka

Dalam RDP itu Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan bahwa anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya sebesar USD 194 juta. Nilai ini sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional.  Realisasi dari alokasi anggaran itu menurut Mulyanto terbilang rendah, karena hanya 23 persen dari target.

“Angka-angkanya masih sangat kecil. Saya melihat Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian pada BUMN pertambangan ini jika kelak ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional. Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” tegas Mulyanto. (OSY)

700 Covid Hariannkri
Loading...