oleh

Stop Adu Klaim, Elit Politik Jangan Buat Gaduh

HARIANNKRI.COM – Adu klaim terjadi pada kedua pihak yang berkompetensi di pilpres ini membuat dipicu oleh keinginan elit politik untuk berkuasa. Dampaknya, terjadi kegaduhan yang sangat membingungkan masyarakat, bahkan menimbulkan perpecahan pada ummat Islam.

Melihat kondisi itu, Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama Forum Syuhada Indonesia menggelar konferensi pers yang mengangkat tema ‘Stop Adu Klaim Jangan Adu Domba Ummat, Awasi Penyelenggara Pemilu, TNI-Polri Harus Netral’, yang diselenggarakan di Markas Besar GPI dan FSI, Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).

Konferensi pers dihadiri Laskar Khadijah (Hilda Basalamah), Mahasiswa Peduli Pemilu (Putera), Panglima FSI (Diko Nugroho), Perwakilan PP-GPI (Zulham Arif) dan Pengasuh Ponpes Rumasah Garut (Ceng Noer).

Hilda Basalamah dalam penyampaiannya menginginkan semua pihak untuk menahan diri.

“Para elit politik pun jangan saling membuat gejolak antar masyarakat. Sebab akan berdampak, salah satunya pada ekonomi. Untuk itu, agar bersabar dan menahan diri hingga penentuan akhir dari KPU,” kata Hilda.

Disisi lain, Putera yang mewakili Mahasiswa Peduli Pemilu menyatakan, Pemilu 2019 telah usai, namun ditengah masyarakat masih terjadi konflik akibat kedua Capres-Cawapres adu klaim kemenangan. Padahal data real dari KPU belum juga selesai dan akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

“Jangan sampai konflik tersebut terus terjadi hingga merusak akal sehat. Saya berharap kepada mahasiswa untuk menjaga akal sehatnya. Bergerak berdasarkan hati nurani dan tetap mengawal proses Pemilu sampai akhir,” imbuh Putera.

Baca Juga :  Aksi Reuni 212 Adalah Reuni Tauhid Yes Politik No

Sementara itu sebagai pimpinan pondok pesantren, Ceng Noer menyoroti makna sesungguhnya pemilu. Ia mengingatkan, jangan samapai kedamaian yang ada di Indonesia ini menjadi hancurgara-gara kontestasi pemilu.

“Pemilu 2019 adalah hajat yang kecil, hajat besarnya ialah mempersatukan bangsa. Selain itu Pemilu juga nikmat, yaitu seusai mencoblos tetap terjaga kedamaian. Namun apabila kenikmatan itu diakhiri dengan ingkar. Maka apabila ingkar terhadap nikmat, tunggulah azab terbesar datang,” kata Ceng Noer.

Forum Syuhada Indonesia (FSI) menegaskan tidak akan membiarkan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. FSI pastikan akan berada di garda terdepan apabila ada kecurangan, karena bisa merusak nilai-nilai demokrasi.

“Kami masih menunggu final pengumuman KPU pada 22 Mei. Kalau ada kecurangan, FSI berada di garis depan untuk menegakkan keadilan,” kata Panglima FSI, Diko Nugraha.

Ia menilai, semua keributan yang terjadi pasca pencoblosan Pilpres 2019, terindikasi dilakukan oleh segelintir elit politik yang bertujuan menciptakan kegaduhan publik. Karenanya, ia mengingatkan agar masyarakat tidak merespon secara berlebihan terhadap situasi politik saat ini. Semua pihak sebaiknya menunggu hasil penghitungan manual KPU.

Diko juga meminta kepada kedua kubu yang berkontestasi, agar segera berhenti saling mengklaim kemenangan. Menurut Diko, adu klaim tidak akan menghasilkan apa-apa. Masyarakat justru merasa terintimidasi. Karena bingung harus mempercayai yang mana. Sehingga tercipta kegaduhan antar masyarakat.

Baca Juga :  Membaca Skenario Pilpres Melalui Temuan Puzzle
“Dan yang sangat menyedihkan, aparatur tidak perlu melakukan intimidasi dengan melakukan show of force. Karena sejatinya aparat berada ditengah-tengah rakyat, bukan diantara kedua tim sukses. Untuk apa show of force. Rakyat tidak akan merusak, tidak akan ribut. Jangan benturkan kami unat Islam dengan aparat,” tegas Diko.

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mendesak semua pihak untuk menyudahi adu klaim kemenangan dalam Pilpres 2019 demi meredakan ketegangan yang terjadi. Karena adu klaim berpotensi besar menciptakan perpecahan antar anak bangsa.

“Ada potensi perpecahan pasca pencoblosan. Makanya kita harus menunggu keputusan final KPU siapa pemenang sebenarnya,” kata Zulham Arief yang mewakili PP GPI.

Zulham juga menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal penghitungan suara agar dilakukan transparan dan tidak ada kecurangan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan harus netral dan bekerja dengan profesional.

“Mari kita bersabar untuk menunggu hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU, sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Jangan kita berspekulasi siapa yang menang, siapa yang kalah sebelum itu. Jika ada sengketa, selesaikan di jalur hukum,” pungkasnya. (ECR)

Loading...

Baca Juga