PDIP Menolak Masa Jabatan Presiden 2 Periode Diutak-atik MPR

PDIP Menolak Masa Jabatan Presiden 2 Periode Diutak-atik MPR
Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah

HARIANNKRI.COM – Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Ahmad Basarah menolak amandemen UUD 195 yang dianggap mengutak-atik masa jabatan presiden-wakil presiden. Basarah menilai tak perlu ada yang diubah dari masa jabatan presiden yang sudah berlaku saat ini, yakni 2×5 tahun.

“Sudah sejak dulu masa jabatan lima tahun. Itu sudah cukup untuk mewujudkan konsepsi pembangunan di janji politik. PDIP berpendapat bahwa acuan amandemen UUD 1945 adalah rekomendasi MPR periode 2014-2019,” ujaranya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari PPP Arsul Sani, mengatakan ada usulan opsi perubahan masa jabatan presiden. Yakni 3 kali 5 tahun, satu kali 8 tahun atau 2 kali 5 tahun tak berturut-turut. Ia meminta setiap usulan tersebut tidak disikapi secara berlebihan.

610X200 HUT Kapuas

Ahmad Basarah juga berpendapat bahwa MPR belum pernah membahas perubahan masa jabatan presiden. Menurutnya, wacana tentang presiden dan masa jabatannya  memang bukan kebutuhan yang mendesak.

700 Covid Hariannkri

Basarah menjelaskan haluan negara yang diupayakan nuncul lagi oleh PDIP akan memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Maka memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan memastikan program-program pemerintahan terlaksana tidaklah relevan.

Baca Juga :  Kejahatan Politik Seharusnya Dibawa ke Pengadilan Politik

“Masyarakat tidak perlu khawatir, siapa pun presiden, gubernur, wali kotanya. Karena pembangunan nasional berkelanjutan,” kata Ahmad Basarah.

Ia menegaskan, usulan perubahan konstitusi itu awalnya disampaikan dengan tujuan mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara.

Ahmad Basarah menyatakan pembahasan pada periode 2019-2024 harus lebih dahulu melalui Badan Pengkajian MPR. Tapi, Badan Pengkajian MPR belum terbentuk hingga kini. Ia meminta para koleganya di MPR  untuk fokus pada rekomendasi yang sudah disepakati dan bersabar menunggu hasil kajian Badan Pengkajian MPR. (ARB)

Loading...