Baranusa Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah Soal BPJS Kesehatan

Baranusa Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah Soal BPJS Kesehatan
Ilustrasi

HARIANNKRI.COM – Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mempertanyakan keberpihakan pemerintah terkait putusannya Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Banyak pihak mengucapkan terimakasih kepada MA lantaran telah memenangkan rakyat dalam memperjuangkan haknya terkait jaminan kesehatan yang dianggap merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat.

Ucapan terimakasih juga dilontarkan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa). Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan menyampaikan apresiasi besar kepada Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) atas perjuangannya dalam membatalkan kenaikan iuran BPJS melalui gugatannya ke MA.

610X200 HUT Kapuas

“Alhamdulillah, sangat bersyukur. Dan kami berterima kasih kepada MA. Kami juga sangat terharu dan apresiasi sekali terhadap perjuangan kawan-kawan, kita harus kawal kemenangan rakyat ini,” ujar Adi di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Baca Juga :  Mewaspadai Permainan Cina dalam Pemilu Indonesia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga ikut bersuara terkait putusan tersebut. Ia mengatakan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibuat untuk menutup defisit keuangan lembaga tersebut. Menurutnya saat ini, keuangan BPJS kesehatan masih rugi hingga Rp 15,5 Triliun meski pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp 13,5 Triliun akhir tahun lalu. Adapun dana tersebut merupakan pembayaran selisih kenaikan iuran peserta penerima bantuan iuran dan pegawai pemerintah.

700 Covid Hariannkri

Menanggapi penjelasan Sri Mulyani tersebut, Adi menilai sangat tidak wajar. Bahkan ia juga mempertanyakan besaran pendapatan negara dalam mengatasi kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengelolaan BPJS yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

“Kalau untuk memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat saja bendahara negara (Sri Mulyani) teriak. Itu artinya negara memang sudah gak punya duit. Alias APBN kita sudah Nol saldo. Kalau begini siap-siap saja kebangkrutan negara menunggu waktu,” ucap Ketua Umum Baranusa.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengaku heran dengan alasan Presiden Jokowi yang lebih mengutamakan pembangunan ibukota baru daripada fokus terhadap subsidi untuk rakyat. Apalagi, kata Adi, pembangunan ibukota baru tersebut dibangun dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit.

Baca Juga :  Pak Tejo: Relawan Jokowi Jangan Harap Jadi Komisaris BUMN dan BUMD

“Pertanyaannya, kenapa Presiden kita lebih memilih membangun ibukota baru daripada memberikan subsidi untuk rakyat?,” kata Adi. (OSY)

Loading...