HARIANNKRI.COM – Digelarnya Kongres KNPI putaran kedua membuat Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rio Febrian Wilantara mengeluarkan Surat Pencabutan Mandat kepada Salman Faisal sebagai salah satu anggota presidium sidang. Tak ayal, surat tertanggal 28 Desember 2018 ini memantik reaksi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) Khoirul Amin.
Menurut Khoirul Amin, saat ditemui di markas GPI, Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2018), surat tersebut tidak sah. Bahkan ia menyebut surattersebut hanyalah guyonan belaka.
“Surat Pencabutan Mandat yang dibuat oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat itu hanya dagelan politik belaka. Sebab surat itu tidak ada artinya secara hukum.”
Lanjut Amin, kehadiran Salman pada kongres XV KNPI yang diadakan pada 18-21 Desember 2018 lalu, memang sebagai perwakilan daerahnya. Namun keanggotaannya sebagai presidium sidang adalah masalah yang lain. Karena yang mengangkat Salman Faisal adalah sidang kongres, otomatis yang berhak memberhentikan adalah sidang kongres juga.
“Saudara Salman Faisal memang benar perwakilan dari DPD Jawa Barat. Tapi status beliau sebagai Presidium Sidang itu diangkat dan ditetapkan oleh forum kongres. Maka yang bisa memberhentikan beliau adalah. Pertama, karena selesai tugasnya. Dan kedua, karena forum kongres menghendaki beliau diganti. Dengan melakukan PK atas penetapan yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perubahan,” jelas Direktur LBH PP GPI ini.
Khoirul Amin mengingatkan, seharusnya DPD KNPI Jabar melihat dulu akar permasalahan, sebelum menyikapi sesuatu. Karena jika tidak, akan menjadi bahan guyonan banyak orang.
“Jadi kalau tiba-tiba hari ini ada surat pencabutan mandat dari DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, maka menurut saya itu hanyalah surat dagelan politik biasa. Serta tidak memiliki dasar hukum dan konsekuensi hukum apapun. Terhadap status saudara Salman sebagai anggota Presidium Sidang,” tutup Amin. (OSY)
