oleh

Ketua IPPM Bedare Akan Laporkan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Beth Eden

HARIANNKRI.COM – Ketua IPPM Bedare (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bedare) Ferry Onim akan melaporkan panitia pembangunan gedung Gereja Beth Eden Bedare ke Polresta Sorong Selatan. Ia menduga anggaran pembangunan gedung gereja tersebut dari bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat selama berapa periode ini disalahgunakan.

Ferry Onim menjelaskan, selama ini panitia pembagunan gedung gereja baru tidak pernah memberikan laporan keuangan secara transparan. Ia mengingatkan, bantuan yang disalurkan bisa sesuai tujuan dan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan di depan jemaat.

“Sebab selama beberapa tahun, dana bantuan gedung gereja sudah habis. Dan belum ada pertanggungjawabannya hingga kini,” kata Ketua IPPM Bedare, dalam pernyataannya, Selasa (14/1/2020).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris LSM Gerimis ini mempertegas, penyalahgunaan dana bantuan tersebut bisa dipidanakan. Karena dana bantuan tersebut berasal dari pemerintah.

Baca Juga :  Bom Perang Dunia II Masih Aktif Ditemukan di Buru Maluku

“Kewenangan tersebut ada di KPK, Tipikor dan Jaksa. Kami minta mereka untuk segera memeriksa bantuan proposal yang diangarkan Dana Negara itu,” tegasnya.

Ketua IPPM Bedare ini meminta Ketua Sinode GKI di tanah Papua untuk segera menertibkan aturan tentang panitia pembangunan gedung gereja. Menurutnya, ketidakjelasan berasal dari struktur panitianya yang tidak jelas. Ia juga mengingatkan bahwa ketua panitia, bendahara, sekretaris serta semua pengurus seharusnya dipilih secara terbuka oleh jemaat, bukan sistem penunjukan secara pribadi.

“Kami meminta agar Sinode segera koordinasi dengan Klasis Teminabuan dan Inanwatan untuk menertibkan kinerja panitia pembangunan gedung gereja. Agar tidak mengatasnamakan panitia dan stempel berlogo GKI untuk memanfaatkan pribadi. Dan memprovokasih (mengadu domba-red) antara sesama jemaat,” tegas Ferry Onim.

Baca Juga :  Pro dan Kontra Terhadap Rencana Pengembangan Bandara Rendani Manokwari

Ia juga menghimbau agar Pemerintah Papua barat dan Pemerintah Daerah kabupaten Sorong Selatan memeriksa setiap hal yang berkaitan dengan administrasi secara baik.

“Dan pemerintah harus membentuk tim kontrol setiap ada pembangunan tepat ibadah,” tutup Ferry Onim. (HSG)

Loading...

Baca Juga