Direktur LBH GPI Minta Presiden Beri Raport Merah Untuk Menteri Agama dan Menteri Kesehatan

Direktur LBH GPI Minta Presiden Beri Raport Merah Untuk Menteri Agama dan Menteri Kesehatan
Khoirul Amin, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam

HARIANNKRI.COM – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam (LBH GPI) meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya lips service soal reshuffle. Meski reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, namun LBH ini mendesak agar Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera dicopot dari jabatannya.

Khoirul Amin mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak hanya lips service terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju Periode 2. Ia pun menegaskan, Presiden Jokowi sendiri sudah melontarkan wacana pergantian menteri dengan nada marah. Saat ini, menurutnya, rakyat sudah menunggu bukti dari ucapan pemimpin bangsa.

Presiden Joko Widodo jangan hanya mampu gertak sambal terkait masalah resuffle, hanya pedas dimulut tapi tidak ada realisasinya. Resuffle adalah murni hak prerogatif Presiden. Jadi menurut saya Presiden tidak perlu ragu dan banyak pertimbangan. Sehingga rakyat yang menjadi korbannya, karena Menteri yang menjadi pembantu Presiden tidak mampu bekerja dengan baik,” kata Khoirul Amin melalui pesan WA, Minggu (26/7/2020).

610X200 HUT Kapuas

Mantan Presma Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini juga menegaskan, pihaknya sangat mendukung rencana reshuffle Jokowi karena memang sudah waktunya. Amin melihat saat ini ada beberapa menteri yang hanya bisa membuat gaduh tanpa kerja yang nyata. Ia pun menyebut nama Menteri Agama Fachrul Razi. Yang selama ini dianggap kerjanya hanya membuat kegaduhan. Amin menduga, kegaduhan yang dibuat tersebut disengaja untuk menutupi kelemahannya karena tidak mampu bekerja dengan baik.

Baca Juga :  LBH GPI Sebut Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Bukti Rakyat Ragukan Kualitas Menteri Kesehatan

“Masa seorang menteri belum genap dua tahun sudah berkali-kali minta maaf karena kesalahannya dalam membuat kebijakan. Yang terakhir adalah meminta maaf kepada DPR RI. Karena kebijakannya masalah haji tanpa ada koordinasi dengan DPR RI,” tegasnya.

Mantan Sekjend Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) ini juga menambahkan, kesalahan-kesalahan yang dibuat Menteri Agama selama ini sudah cukup untuk membuktikan kapabilitas seorang Fachrul Razi dalam memimpin kementerian agama. Karenanya, Amin meminta Presiden untuk tidak ragu menggantinya.

700 Covid Hariannkri

“Itu sudah sangat jelas menunjukan ketidak mampuannya, dan juga tidak memiliki keahlian dibidang tersebut. Jadi Presiden tidak perlu ragu dan gamang untuk memecat Menteri-menteri seperti itu,” ungkapnya.

Amin juga menyebut nama Terawan Agus Putranto sebagai kandidat menteri yang harus diganti. Menurut catatan LBH GPI, Menkes dianggap gagal mengurusi pandemi covid-19. Bahkan pihaknya menduga dana penanganan covid-19 justru menjadi bancakan dan korupsi berjamaah.

“Selain Menteri Agama, Menteri Kesehatan juga menjadi catatan bagi kami di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam. Gagalnya Menteri Kesehatan dalam melakukan pencegahan dan juga penanganan Pandemi Covid-19.  Dana Covid-19 yang jumlahnya sangat fantastis, didugaan hanya menjadi bancakan dan korupsi berjamaah. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa kinerjanya perlu mendapat raport merah oleh Presiden,” ujar Direktur LBH GPI.

Khoirul Amin pun meminta agar Presiden tegas dan cepat dalam mengambil sikap demi kepentingan rakyat. Ia pun menegaskan, jika untuk kepentingan umat, GPI akan berada di belakang Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Presiden Reshuffle Kabinet, GPI Minta Meteri Agama Diganti

“Jangan hanya bisa marah-marah di sambutan dan gertak sambal saja. Segera resuffle Menteri-menteri yang dirasa tidak mampu bekerja dengan baik. Kami dari Gerakan Pemuda Islam selalu siap mendukung dan mengawal selama kebijakan Presiden untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan umat,” tutupnya. (HRN)

700 Covid Hariannkri
Loading...