HARIANNKRI.COM – Saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.
Demuikian disampaikan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11/2018).
“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik.”
Lanjut Jusuf Kalla, brokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah, dengan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi.
“Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Jusuf Kalla.
Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan.
“Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” imbuh Wapres. (KHA)
