Menimbang Latar Belakang Disingkapnya Virus Corona di Indonesia

Menimbang Latar Belakang Disingkapnya Virus Corona di Indonesia. Oleh: Djumriah Lina Johan,

Menimbang Latar Belakang Disingkapnya Virus Corona di Indonesia. Oleh: Djumriah Lina Johan, Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam.

Adanya pengumuman oleh Presiden Jokowi mengenai dua orang positif corona membuat geger negeri ini. Pasalnya, sebelum ini diketahui pemerintah selalu menyangkal jika virus tersebut telah masuk ke Indonesia. Akibat sikap denial tersebut, WHO dan ahli kesehatan Australia pun akhirnya menyatakan keraguan atas klaim tersebut dan adanya kemungkinan negara ini tidak mampu mendeteksi virus corona.

Namun, siapa sangka setelah mati-matian bersikap denial akhirnya pemimpin negeri ini mengeluarkan statement sebaliknya? Efek dari pengumuman itupun, mengakibatkan melonjaknya harga jual masker dan hand sanitizer. Rakyat panik, khawatir, serta ketakutan menghadapi wabah virus Covid-19. Akan tetapi, adakah masyarakat berpikir kritis mengenai latar belakang perubahan sikap Pemerintah mengenai corona ini?

610X200 HUT Kapuas

Setidaknya ada tiga poin yang bisa dianalisa dari disingkapnya status corona di Indonesia :

Pertama, sebagai kambing hitam anjloknya perekonomian negeri. Statement demi statement dikeluarkan oleh rezim. Mengatakan bahwa adanya virus corona mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lamban terutama pada sektor investasi, pariwisata, dan kegiatan ekspor impor. Padahal jika ditelisik sejak tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada virus corona, ekonomi negeri ini memang sudah sakit parah. Maka, wajar jika banyak yang mengatakan virus corona dijadikan kambing hitam atas kegagalan rezim meningkatkan ekonomi negeri.

Baca Juga :  MPBI Desak Pemerintah Lindungi Kaum Buruh Dari Virus Corona
Kedua, upaya menjemput utang baru dari IMF. Sebagaimana diketahui berdasarkan pemberitaan terbaru yang dikutip dari Katadata.co.id pada Kamis (5/3/2020) IMF menyiapkan pinjaman darurat sebesar US$ 50 miliar bagi negara berpenghasilan rendah maupun berkembang yang membutuhkan bantuan untuk menangani virus corona. Adapun pinjaman sekitar US$ 10 miliar dapat diakses oleh negara-negara termiskin tanpa bunga dengan jangka waktu 10 tahun. Sementara negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dapat mengakses pinjaman dengan bunga rendah sebesar US$ 40 miliar untuk jangka waktu lima tahun.

Bank Dunia sebelumnya mengatakan akan memberikan dana darurat US$ 12 miliar atau sekitar Rp 170 triliun untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan layanan kesehatan mereka, pengawasan penyakit, akses ke pasokan medis dan modal kerja untuk bisnis. Tentu hal ini sangat menggiurkan bagi Pemerintah. Sehingga, bisa jadi pengumuman adanya pasien positif corona di Indonesia memiliki motif ekonomi dibanding motif kemanusiaan atau upaya pengurusan rakyat.

Ketiga, upaya memuluskan kebijakan yang mendukung impor. Adanya fenomena memborong bahan pokok atau panic buying sebagai salah satu dampak pengumuman dua WNI yang dinyatakan positif virus corona. Dijadikan batu loncatan untuk memudahkan pengajuan impor. Bahkan, Pemerintah akan menghapus aturan pembatasan atau larangan impor bahan baku. Tentu dengan dalih mengantisipasi kelangkaan bahan pokok. Dengan demikian, harapan berdaulat pangan serta janji-janji swasembada resmi tutup buku.

Baca Juga :  AMAIB: Klaim Palsu GCG Asia Kerjasama Dengan Bank Of China Bukti Investasi Bodong

Dari tiga analisa di atas, sebenarnya semakin membuktikan bahwa negara ini hanya berperan sebagai regulator. Padahal, sejatinya negara harus menjadi pihak yang mengemban tanggung jawab dalam periayahan urusan umat. Bukan urusan korporat, kapitalis, pengusaha, dan sebangsanya. Negara bahkan abai dan terkesan tak peduli akan nasib rakyatnya jika terjangkiti virus corona. Terbukti dengan adanya kebijakan BPJS tidak menanggung pasien corona. Lantas demi apa rakyat membayar iuran tiap bulan? Hanya untuk mengobati sakit demam karena kehujanan?

Inilah akibat hidup di sistem kapitalisme. Kacamata yang digunakan ialah materi. Sehingga menanggung dan mengurusi rakyat dianggap beban. Maka wajar apabila urusan kemaslahatan rakyat dikesampingkan. Sebab, yang nomor satu dan utama adalah keuntungan materi, bukan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan umat. Dengan demikian, masihkah kita ridha hidup di bawah naungan sistem ini? Wallahu a’lam bish shawab.

Loading...