Hutang Menumpuk, Salah Siapa? Opini Nurhayati

Hutang Menumpuk, Salah Siapa? Opini Nurhayati

Hutang Menumpuk, Salah Siapa? Oleh: Nurhayati, S. Pdi, Pemerhati Masalah Ekonomi.

Hujan benar-benar datang. Wah! Semakin deras! Luar biasa ganas! Aku tak sanggup lagi menghitung. Untuk melihat saja aku tak mampu. Alam membayar lunas berikut bunganya. Celakalah aku!

Aku mencari perlindungan.Gemuruh mendekat dari balik bukit hitam. Itu seperti siulan raksasa bangun tidur. Bersiap-siap cari mangsa. Aku bersiaga. Menatap sekeliling seperti anak rusa. Tidak ada apapun dimana-mana. Semuanya ladang. Semuanya gersang.

610X200 HUT Kapuas

Seperti itulah gambaran negeri kita saat ini, gersang karena hutang Negara yang semakin menumpuk, dan bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp356,1 triliun.

Realisasi itu baru mencapai 41,7 persen dari target pembiayaan 2020 sebesar Rp852,9 triliun. Namun, kenaikannya sangat pesat, yakni mencapai 122,6 persen. Dari catatan pada Mei 2019 yang hanya mencapai Rp159,9 triliun. “Ini terjadi kenaikan 122,6 persen dibanding tahun lalu,” kata Sri saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Mei 2020, Selasa, 16 Mei 2020 Meningkatnya pembiayaan APBN itu, kata dia.

Defisit APBN Mei 2020 mencapai Rp179,6 triliun atau mencapai 1,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu naik 42,8 persen dari catatan Mei 2019 sebesar Rp125,8 triliun.

Baca Juga :  Kodim 1416 Muna Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers

“Dengan defisit yang naik, saya sudah sampaikan jumlah realisasi pembiayaan kita Rp356,1 triliun,” tutur Sri.

Secara rinci, Sri menjabarkan, dari sisi pembiayaan utang mencapai Rp360,7 triliun hingga Mei 2020, naik 123 persen dari realisasi Mei 2019 sebesar 161,7 triliun. Namun, baru 35,8 persen dari target 2020 sebesar Rp1.006,4 triliun.

700 Covid Hariannkri

Seiring penanganan wabah, utang Luar Negeri (LN) Indonesia semakin membumbung tinggi. Baik untuk defisit anggaran priode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi. Tetapi ketika kita melihat fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Utang LN yang makin menumpuk bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajah ekonomi. Tanpa disadari kita ini sebenarnya bunuh diri politik. Hutang luar negeri itu hanyalah kedok asing agar mereka bisa mengeruk sumberdaya alam di Negara yang diberikah hutang. Inilah yang terjadi pada Negara kita saat ini.

Hutang negeri ini benar-benar membuat kita sangat tergantung pada asing. Kita tidak bisa begini terus menerus.

Dalam Islam Pemberi hutang atau pinjaman tidak dibolehkan mengambil manfaat atau keuntungan duniawi dari pada orang yang berhutang. Ini karena keuntungan yang didapati dari pemberian pinjaman adalah di kira riba. Nabi SAW bersabsa:

Baca Juga :  Perpanjangan Runway Bandar Udara Rendani Manokwari Terkendala Proyek Box Cluvert

”Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang)kemudia dia memberi hadiah kepada nya, atau membantu nya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaiknya dan jangan menerimanya, kecuali jika perkara itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu”(HR.Ibnu Majah).

Melainkan kalau keuntungan tersebut tidak disyaratkan pada awal akad, maka dibenarkan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

Nah, apalagi yang berkaitan dengan hutang Negara Islam kepada Negara asing. Sebab cengkraman Negara asing dalam bidang ekonomi itu terjadi karena faktor penjanjian bilateral dan multilateral, seperti hubungan ekinomi dua Negara, perdagangan bebas dan sebagainya.

Faktor perjanjian bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian antara dua Negara atau banyak Negara sebenarnya tiada masalah. Dalam Islam pun, kebijakan seperti ini diperbolehkan. Hanya saja, ketika perjanjian ini dilakukan secara internasional, bukan karena kehendak Negara yang bersangkutan, maka disinilah masalahnya. Karena Negara yang menandatangani perjanjian tersebut melakukan bukan karena pertimbangan kemaslahatan Negaranya, tetapi lebih karena dipaksa oleh dunia, seperti WTO (World Trade Organization) ataupun yang lain. Wallahua’lam Bishowab

700 Covid Hariannkri
Loading...